EMLI Indonesia

Leading in Sustainable Legal Education

Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral di Bhutan: Sebuah Tinjauan Singkat

 

Mengawali tulisan ini nampaknya tepat apabila mencermati condition existing  Bhutan sebagai mining countrie’s. Karma Galay, Senior Researcher of The Center for Bhutan Studies pernah menyatakan Bhutan is rich in mineral resources such as dolomite, limestone, slate, and coal. It also has small deposits of marble, quartzite, granite, talc, iron ore, and pink shale. Mining in Bhutan started in the early 1970s and it was mostly carried out by the government enterprises. Gradually under the auspices of policy of privatization, mining sector operations were privatized. Mining activities are now solely carried out by private agencies. Currently, there are 27 private mining companies.[2] Dari apa yang disampaikan oleh Karma Galay tersebut memberikan beberapa informasi, 1. Bhutan adalah negara yang kaya akan sumber daya mineral; 2. Pada awalnya sekitar tahun 1970an pengusahaan pertambangan mineral dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah; 3. Secara bertahap, kini sektor pertambangan diusahakan oleh sektor swasta melalui kebijakan privatisasi. Continue reading

Asas-Asas Penyelenggaraan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

 

Pada tanggal 17 Oktober 2014, terjadi perubahan arah kebijakan pengelolaan perkebunan dengan disahkannya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang menggantikan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam UU Perkebunan telah dirumuskan asas-asas penyelenggaraan perkebunan di Indonesia tepatnya dalam Pasal 2. Dirumuskannya asas tersebut menjadi sangat penting sebagai petunjuk bagi penyelenggaraan perkebunan. Hal ini bisa disimpulkan dari pandangan The Liang Gie mengenai asas hukum bahwa:[2] Continue reading

Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Dalam rangka pengembangan “perkebunan” di Indonesia, Pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan kebijakan legislatif dalam mengatur kegiatan perkebunan. Terakhir, kegiatan penyelenggaraan perkebunan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). UU Perkebunan tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan Lama). Adapun alasan yang mendasari disahkannya UU Perkebunan antara lain: Continue reading

Masalah Yuridis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

 

 

Ketentuan pidana dalam UU Perkebunan yang mengatur megenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi belum ditetapkan sebagaimana seharusnya. Banyak aturan yang seharusnya diatur namun tidak diatur, seperti misalnya kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana dan kapan pengurus dinyatakan telah melakukan tindak pidana, serta lain sebagainya. Sehingga kedepan, dalam rangka memberikan arah terang bagi aparat penegak hukum pada tahap aplikasi dan pelaksanaan pidana, seyogyanya pembentuk undang-undang melengkapinya dengan aturan-aturan lainya sehingga ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lengkap. Continue reading

Masalah Yuridis Ketentuan Pidana Denda bagi Korporasi dalam UU Panas Bumi

Membuka tulisan ini, adalah tepat dengan menyajikan pernyataan Mark Cohen sebagai pembuka, sebagaimana dikutip oleh Jennifer Arlen (Professor of Law, University of Southern California Law Center) “both the maximum allowable criminal fines for corporate crime and the fines actuallly imposed on corporations have increased dramatically in the last ten years.[2]  Apa yang dinyatakan oleh Cohen tersebut nampaknya juga dapat ditemukan dalam UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi). Dimana jelas dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dimuat dalam Pasal 35, Pasal 37, serta dengan pengaturan pemberatan pidana denda 1/3 (sepertiga) bagi pelaku tindak pidana yakni korporasi. Continue reading

Tinjauan Yuridis: Kebijakan Pemberlakuan Tanggung Jawab Corporate Social Responsibilty (CSR)

Meskipun isu tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan (perusahaan, pemerintah, akademisi, dan NGOs).2 Pentingnya CSR baru dirasakan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri BUMN memang secara tegas tidak menggunakan istilah CSR, namun program kemitraan yang diatur sebetulnya identik dengan CSR pula.

Continue reading

Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Pidana Bagi Korporasi dalam UU Panas Bumi

Kebijakan Hukum Pidana terkait dengan jenis sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang panas bumi sangat kaku dan tidak fleksibel. Karena sarana yang disediakan hanyalah pidana denda dengan ditambah sepertiganya. Padahal dari kajian perbandingan terhadap beberapa KUHP Asing seperti KUHP Prancis, Latvia dan Republik Moldova diketahui sarana sanksi bagi korporasi tidak hanya denda (fines). Sehingga sudah sepatutnya dalam kebijakan dimasa yang akan datang, pembentuk undang-undang memperhatikannya. Continue reading

Masalah Yuridis Tidak Adanya Kualifikasi Yuridis Berupa Kejahatan atau Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) terjangkit masalah yuridis yang salah satunya adalah tidak ditetapkannya kualifikasi delik berupa kejahatan ataukah pelanggaran. Ini berdampak pada tidak dapat diterapkannya beberapa aturan umum dalam KUHP seperti dalam hal terjadi percobaan, pembantuan dan lain sebagainya. Hal ini semata disebabkan karena pembentuk undang-undang tidak konsisten dengan aturan umum yang terdapat dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana mengamanatkan agar dilakukan penetapan kualifikasi delik oleh pembentuk undang-undang, termasuk dalam hal ini UU Panas Bumi.

Continue reading

Kebijakan Integral dalam Menanggulangi Penambang Liar di Indonesia

 

Pertambangan tanpa ijin atau yang dikenal dengan sebutan PETI merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Data yang dikemukakan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), saat ini terdapat 603 lokasi penambang PETI dengan penambang berjumlah 66.000 orang. Menurut data yang ada, jumlah produksi PETI batubara mencapai di atas 2 juta ton per tahun atau senilai Rp. 902 milyar, sedangkan PETI emas sebesar 30 ton per tahun atau senilai Rp. 1.800 milyar.[2] Selain itu, dari data jumlah produksi pertahun dari PETI tersebut dapat ditelusuri dan diketahui berapa jumlah kerugian negara, terlebih permasalahan lingkungan yang ditimbulkan karena PETI karakteristiknya tidak mematuhi good mining practice sehingga menimbulkan ekses seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air dengan merkuri, tidak dilakukan reklamasi setelah pasca tambang dan sebagainya. Continue reading

Realitas Pertambangan Indonesia

Indonesia adalah pertemuan tiga lempeng besar dunia yakni Eurasia, Australia dan Pasifik. Artinya, 20 juta tahun yang lalu sebagian daratan kita, ada di Amerika Serikat, Eropa dan Australia. Daratan-daratan ini bergerak sehingga akhirnya berhimpun dalam satu untaian kepulauan di khatulistiwa bernama Indonesia dengan panjang seluruh garis pesisirnya mencapai 81.000 kilometer – 14% dari seluruh pesisir didunia, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memilliki pesisir terpanjang di dunia.[2]
Continue reading

« Older posts

© 2018 EMLI Indonesia

Theme by Anders NorenUp ↑